Bandar Lampung ( Journalmedia.id ) – Sekretaris Kota (Sekkot) Bandar Lampung, Iwan Gunawan, mengingatkan seluruh aparatur sipil negara (ASN) untuk tetap menjaga komitmen dan netralitas dalam Pemilihan Umum (Pemilu) serentak tahun 2024.
“Serta tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis dalam penyelenggaraan pemilu 2024, yang dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan pemilu serentak,” tegas Iwan Gunawan saat membacakan arahan Walikota Bandar Lampung pada Apel Siaga Menjelang Pemilu 2024, Senin (23/10/2023).
Acara ini dihadiri oleh berbagai elemen pemerintahan, termasuk perwakilan Bawaslu Provinsi Lampung, DPRD Kota Bandar Lampung, Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Bawaslu Kota Bandar Lampung, serta para pejabat dari TNI, Polri, dan anggota Forkopimda Kota Bandar Lampung.
Iwan Gunawan menegaskan pentingnya netralitas ASN selama Pemilu 2024 karena Pemilu memiliki peranan vital dalam menjaga keberlangsungan kepemimpinan nasional, pemerintahan, dan pembangunan untuk mencapai tujuan negara.
“Perkokoh kerja sama yang harmonis dengan seluruh penyelenggara pemilu, unsur TNI, Polri dan segenap komponen masyarakat guna mewujudkan sinergi yang proaktif dalam rangka pelaksanaan pemilu 2024,” ujarnya.
Selain itu, Iwan Gunawan juga mengingatkan para ASN untuk memetakan setiap potensi kerawanan yang mungkin terjadi selama tahapan Pemilu, sehingga langkah-langkah antisipasi dapat diambil dengan segera.
Dia juga menekankan perlunya meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi ancaman intoleransi, radikalisme, serta kegiatan yang bersifat SARA selama pelaksanaan Pemilu.
Dalam kesempatan tersebut, Iwan Gunawan mengimbau masyarakat untuk menggunakan hak politik mereka dengan memilih calon pemimpin yang dipercaya pada hari pemungutan suara, 14 Februari 2024. Ia mendesak masyarakat untuk menghindari golput, karena hal ini dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan Pemilu serentak.
Sementara itu, Anggota Bawaslu Provinsi Lampung, Hamid Badrul Munir, berharap bahwa Apel Siaga Menjelang Pemilu 2024 tidak hanya menjadi acara seremonial, tetapi juga menjadi wujud kesadaran bersama untuk menjalankan proses demokrasi dengan jujur, adil, dan transparan. Hamid menekankan pentingnya menegakkan aturan-aturan yang berlaku dan mengingatkan bahwa Provinsi Lampung masuk dalam lima besar provinsi di Indonesia yang rawan terjadinya politik uang, seperti yang diungkapkan dalam rilis Bawaslu RI pada bulan Agustus lalu.
“Saya berharap, deklarasi ini bukan hanya seremonial, tetapi menjadi kesadaran bersama para aparatur sipil negara dalam menegakkan aturan-aturan yang berlaku,” pungkas Hamid. (*)
