Bandar Lampung (Journalmedia.id) – Pemerintah Provinsi Lampung terus memperkuat upaya percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem melalui konsolidasi data yang terarah dan strategis. Hal ini terungkap dalam Rapat Presentasi Project Management Office (PMO) Data Kemiskinan Ekstrem yang dipimpin langsung Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, di ruang kerjanya, Senin (14/07/2025).
PMO Data Kemiskinan Ekstrem menjadi tulang punggung dalam penyediaan data dan informasi komprehensif guna mendukung langkah-langkah penanggulangan kemiskinan di Lampung. Data yang dihimpun mencakup jumlah penduduk miskin ekstrem, pemetaan wilayah kantong kemiskinan, analisis penyebab kemiskinan, hingga data akurat penerima manfaat program bantuan.
“Data yang terkumpul akan diolah secara cermat oleh BPS. Pemerintah akan menyasar secara spesifik siapa saja yang tergolong miskin ekstrem dan dari wilayah mana saja mereka berasal, agar bantuan tepat sasaran dan berdaya guna,” ujar Marindo.
Senada dengan Sekdaprov, Mahir Bayasut dari Tim Kajian Percepatan Pembangunan Provinsi Lampung yang berafiliasi dengan Bappeda, menekankan pentingnya konsolidasi data lintas sektor. Menurutnya, seluruh bantuan dari berbagai sumber, termasuk perorangan dan OPD, akan didata untuk memastikan distribusi yang tepat sesuai kebutuhan di lapangan.
“Bantuan akan disesuaikan dengan kebutuhan individu, kondisi lingkungan, dan didasarkan pada data Nomor Induk Kependudukan (NIK) agar penyaluran lebih terintegrasi dan efektif,” jelas Mahir.
Inisiatif PMO ini dinilai membawa dampak signifikan dalam pengambilan kebijakan berbasis data, meningkatkan efisiensi alokasi anggaran, serta memperkuat koordinasi antarlembaga. Lebih dari itu, langkah ini mendukung transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam pengelolaan sumber daya publik.
Melalui pendekatan berbasis data yang kuat, Pemerintah Provinsi Lampung optimistis dapat menurunkan angka kemiskinan ekstrem secara signifikan dan mewujudkan kesejahteraan yang lebih merata.(*)
