Bandar Lampung (Journalmedia.id) – Suhu birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung mulai memanas. Dalam waktu dekat, Walikota Bandar Lampung, Eva Dwiana, berencana merolling ratusan pejabat, mulai dari lurah, kepala puskesmas, hingga pejabat eselon III dan IV.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bandar Lampung, Zulkifli, membenarkan rencana mutasi tersebut. Namun pelaksanaan rolling masih menunggu persetujuan resmi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).
“Untuk persetujuan dari BKN semua. Setelah disetujui, baru nanti ada pelantikan,” ujar Zulkifli, Jumat (31/10/2025).
Zulkifli menyebut jumlah pejabat yang akan terkena rolling tidak sedikit. Gerbong mutasi ini mencakup lintas sektor, termasuk jabatan strategis di tingkat kelurahan dan pelayanan publik.
“Banyak memang yang akan di-rolling ini, mulai dari lurah, kepala puskesmas, eselon III, eselon IV. Bisa ratusan,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, proses administrasi pengajuan rolling ke BKN membutuhkan waktu sekitar dua pekan lebih karena setiap berkas harus diverifikasi ketat.
“Pengajuan bisa sampai 15 hari. Tapi saat ini masih banyak syarat yang kurang,” ujarnya.
Pemeriksaan berkas dilakukan satu per satu karena tahapan ini wajib untuk memastikan legalitas dan integritas mutasi jabatan.
“Memang diperiksa satu per satu persyaratannya. Untuk yang menyetujui itu ya BKN semua,” tutupnya.
Reformasi Aparatur atau Perombakan Strategis?
Rencana rolling besar-besaran ini memunculkan beragam spekulasi di kalangan ASN dan masyarakat. Dalam dinamika birokrasi daerah, mutasi pejabat sering dipandang sebagai instrumen politik sekaligus langkah pembenahan kinerja.
Namun jika dikelola dengan prinsip the right man on the right place, mutasi ini dapat menjadi momentum penting untuk memperkuat pelayanan publik. Terlebih, sektor yang disebut akan terdampak mencakup puskesmas dan kelurahan, dua garda terdepan pelayanan masyarakat.
Dalam perspektif tata kelola pemerintahan modern, mutasi pejabat bukan sekadar rotasi jabatan, melainkan bagian dari strategi reformasi aparatur. Pergantian posisi di tingkat eselon menjadi upaya memperbarui pola kerja, menyesuaikan dengan tantangan birokrasi era digital, serta memperkuat akuntabilitas kinerja ASN.(*)
