Bandar Lampung (Journalmedia.id) – Pemerintah Kota Bandar Lampung menegaskan komitmennya untuk menjalankan APBD 2026 dengan prinsip efisiensi, transparansi, dan keberpihakan pada kesejahteraan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Walikota Bandar Lampung, Eva Dwiana, saat memberikan jawaban atas pandangan umum delapan fraksi DPRD dalam Sidang Paripurna Pembicaraan Tingkat I Raperda APBD Tahun Anggaran 2026 di Gedung DPRD Kota, Senin (10/11/2025).
Eva mengapresiasi saran dan kritik fraksi-fraksi DPRD yang dinilai konstruktif dalam penyempurnaan rancangan anggaran. Ia menjelaskan bahwa penurunan pendapatan daerah sebesar 8,53 persen disebabkan oleh berkurangnya transfer pemerintah pusat hingga Rp286 miliar atau sekitar 17,67 persen.
Meski demikian, Pemkot tetap optimistis dengan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui digitalisasi sistem pajak, validasi data wajib pajak, penguatan regulasi, serta penegakan hukum.
“Kami menargetkan PAD tahun 2026 dapat mencapai 42,47 persen dari total pendapatan daerah,” ujar Eva.
Prioritas Pembangunan: Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur, dan Ekonomi
Fokus pembangunan tahun 2026 diarahkan pada sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan ekonomi kerakyatan. Pemerintah menyiapkan anggaran untuk rehabilitasi sekolah rusak, peningkatan kompetensi guru, serta digitalisasi layanan kesehatan melalui aplikasi E-Puskesmas.
Di sektor infrastruktur, Pemkot berkomitmen memperbaiki jalan, drainase, dan pengelolaan sampah secara berkelanjutan. Sementara di bidang ekonomi, pemerintah mendorong kemitraan strategis dengan sektor swasta serta memperkuat UMKM dan ekonomi kreatif berbasis budaya Lampung.
Menanggapi pandangan Fraksi PKS, Eva menegaskan bahwa Pemkot terus menindaklanjuti Masterplan Transportasi Kota dengan membangun flyover, underpass, dan sistem Area Traffic Control System (ATCS). Untuk sektor pariwisata, kawasan pesisir juga akan ditata menjadi ikon wisata baru yang tertata dan berkelanjutan.
Eva menutup penyampaiannya dengan menegaskan bahwa seluruh pembiayaan daerah, termasuk yang bersumber dari pinjaman dan SILPA, akan difokuskan pada kegiatan produktif seperti pembangunan RSUD baru, pengadaan alat kesehatan, dan penataan trotoar.
“Kami berkomitmen menjalankan APBD dengan prinsip efektif, efisien, dan ekonomis agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” tegasnya.(*)
