Bandar Lampung (Journalmedia.id) – Walikota Bandar Lampung Eva Dwiana menegaskan bahwa reformasi birokrasi di daerah tidak boleh berhenti sebagai slogan, melainkan harus diwujudkan melalui gerakan perubahan yang nyata.
Hal tersebut ia sampaikan saat membuka Seminar Nasional APHTN-HAN yang diselenggarakan Pengurus Wilayah Lampung bekerja sama dengan Pemerintah Kota Bandar Lampung di Gedung Semergo, Jumat (14/11/2025).
Seminar yang mengusung tema “Peran HTN-HAN dan Tantangan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Baru: Dari Good Governance sampai Reformasi Birokrasi” itu menghadirkan sejumlah tokoh nasional, di antaranya Ketua Komisi II DPR RI Dr. M. Rifqinizamy Karsayuda, Kepala BKN RI Prof. Zudan Arif Fakrulloh, Sekjen APHTN-HAN Prof. Bayu Dwi Anggono, serta akademisi Universitas Pancasila Fritz Edward Siregar.
Eva menilai kehadiran APHTN-HAN di Lampung menjadi peluang penting bagi pemerintah daerah untuk memperkuat tata kelola serta merumuskan kebijakan yang berbasis kajian akademis.
“Kegiatan ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat kolaborasi demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, serta mendorong lahirnya birokrasi yang adaptif, inovatif, dan berintegritas,” ujarnya.
Ia menambahkan, tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik semakin tinggi. Karena itu, keberlanjutan kepemimpinan daerah tidak cukup hanya melanjutkan program, tetapi harus memastikan pemerintahan berjalan transparan, efektif, dan responsif.
Eva menjelaskan bahwa Pemkot Bandarlampung terus mempercepat reformasi birokrasi melalui digitalisasi layanan, peningkatan kapasitas aparatur, dan penguatan akuntabilitas.
“Keberhasilan reformasi birokrasi bukan hanya ditentukan pemerintah, tetapi juga oleh kampus, akademisi, dan organisasi profesi seperti APHTN-HAN yang memberikan landasan ilmiah serta kritik konstruktif,” tegasnya.
Eva juga mengapresiasi pelantikan pengurus APHTN-HAN di Bandarlampung.
“Selamat kepada teman-teman APHTN-HAN yang sudah dilantik. Kehadiran APHTN-HAN di Bandar lampung sangat baik bagi kami. Pemkot siap berkolaborasi dan memfasilitasi kegiatan-kegiatan positif untuk masyarakat,” ujarnya.
Peran Akademisi dalam Penguatan Kebijakan ASN dan Reformasi Birokrasi
Kepala BKN RI sekaligus Anggota Dewan Pembina APHTN-HAN, Prof. Zudan Arif Fakrulloh, menekankan pentingnya keterlibatan akademisi dalam perumusan kebijakan reformasi birokrasi dan manajemen aparatur sipil negara (ASN).
“Hari ini kita berkumpul dengan para pakar HTN-HAN. Dari sisi birokrasi, saya sering meminta bantuan rekan-rekan APHTN-HAN untuk mendorong penguatan sistem, kebijakan, dan regulasi reformasi birokrasi,” ujarnya.
Zudan menilai kolaborasi pemerintah dan akademisi sangat penting dalam memperkuat arah pengembangan kompetensi ASN agar lebih berdampak pada agenda nasional.
“Dengan dukungan para akademisi dan praktisi APHTN-HAN, kebijakan pengembangan ASN bisa lebih terarah dan mendukung pencapaian program Asta Cita,” ujar Zudan.(*)
