Bandar Lampung (Journalmedia.id) – Pemerintah Kota Bandar Lampung optimistis kembali mendapatkan Dana Insentif Daerah (DID) dari pemerintah pusat pada 2025. Keyakinan ini disampaikan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Bandarlampung, Zakky Irawan, merujuk pada beragam capaian dan prestasi daerah sepanjang tahun ini.
Zakky menyebut Bandarlampung hampir setiap tahun menerima DID dengan nominal yang beragam, bergantung pada hasil penilaian pemerintah pusat. Pada 2024, pemerintah kota menerima dana insentif sebesar Rp17,5 miliar meningkat signifikan dibanding tahun sebelumnya yang hanya sekitar Rp5,4 miliar.
“Dana insentif daerah kita harapkan bisa didapat lagi di 2025. Setiap tahun kita selalu dapat, tetapi nilainya berbeda-beda tergantung penilaian pusat. Tahun kemarin total Rp17,5 miliar, dan mudah-mudahan tahun ini naik lagi,” ujar Zakky, Rabu (19/11/2025).
Capaian Daerah Jadi Modal Penilaian DID
Ia menjelaskan pencairan DID umumnya dilakukan pemerintah pusat pada akhir November dan langsung masuk ke kas daerah. Pola ini hampir selalu berulang setiap tahun sehingga BKAD optimistis Bandar lampung kembali masuk daftar penerima.
Menurut Zakky, indikator penilaian DID meliputi kinerja pelayanan publik, peningkatan ekonomi, reformasi birokrasi, hingga inovasi daerah. Sepanjang tahun ini, Bandar lampung mencatat sejumlah capaian, mulai dari pengembangan UMKM, peningkatan kualitas layanan publik, hingga meraih beberapa penghargaan nasional.
“Penilaiannya itu berdasarkan banyak prestasi daerah. Kota Bandarlampung tahun ini punya banyak pencapaian, termasuk pengembangan UMKM, inovasi layanan publik, dan beberapa penghargaan lainnya,” jelasnya.
Berbagai capaian tersebut menunjukkan bahwa program dan kebijakan pemerintah kota berjalan efektif dan memberi dampak bagi masyarakat. Melalui dukungan DID, pemerintah kota berkomitmen meningkatkan kinerja pembangunan dan pelayanan publik.
Pemerintah Kota Bandar Lampung berharap jumlah insentif yang diterima pada 2025 dapat meningkat untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah, terutama dalam mendukung program prioritas seperti penguatan ekonomi masyarakat, pembinaan UMKM, serta peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan.(*)
