Bandar Lampung (Journalmedia.id) – Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kota Bandar Lampung menyiapkan langkah strategis untuk menjaga stabilitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor perikanan tanpa membebani nelayan.
Kepala DKP Kota Bandar Lampung, Ricardo BNW, mengungkapkan pihaknya telah melakukan peninjauan langsung ke lapangan guna memahami fenomena nelayan yang memilih menjual hasil tangkapan di tengah laut, tanpa melalui Tempat Pelelangan Ikan (TPI).
Menurutnya, pendekatan tersebut dilakukan agar kebijakan yang diambil tidak bersifat sepihak, melainkan berdasarkan kondisi riil yang dihadapi nelayan.
“Setelah turun ke lapangan, kami melihat persoalannya ada pada tekanan ekonomi. Banyak nelayan harus memenuhi kebutuhan keluarga dan melunasi hutang. Fokus kami adalah memastikan mereka tetap bisa melaut dengan tenang, sekaligus menjaga PAD tetap stabil,” ujarnya, Jumat (27/2/2026).
Ricardo menegaskan, pemerintah tidak akan langsung mengambil langkah penindakan terhadap praktik tersebut. Sebaliknya, DKP tengah merancang skema penataan yang diharapkan dapat menjadi solusi bersama antara pemerintah daerah dan nelayan.
Skema ini diharapkan mampu menjaga sistem retribusi tetap berjalan optimal, sekaligus memberikan kelonggaran bagi nelayan agar tidak merasa terbebani dalam menjalankan usaha.
Di sisi lain, Pemerintah Kota Bandar Lampung juga memastikan ketersediaan bahan bakar solar bersubsidi bagi nelayan tetap terjaga. Keberadaan fasilitas pengisian bahan bakar di kawasan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) maupun area aktivitas kelautan dinilai menjadi faktor penting dalam mendukung kelancaran aktivitas melaut.
“Untuk solar subsidi, kami pastikan aman dan tepat sasaran. Ini bentuk komitmen agar nelayan tidak terkendala saat melaut,” tegasnya.
Dengan perbaikan tata kelola TPI serta dukungan energi yang memadai, Pemkot Bandar Lampung optimistis sektor perikanan akan terus berkontribusi sebagai salah satu penggerak ekonomi daerah sekaligus sumber PAD yang berkelanjutan.(*)
