Bandar Lampung (Journalmedia.id) – Sebanyak 102 siswa SMA Siger 1 dan SMA Siger 2 yang telah dipindahkan ke sejumlah sekolah swasta di Kota Bandar Lampung dipastikan tetap mendapatkan jaminan pembiayaan pendidikan dari Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
Ketua Yayasan Siger Prakarsa Bunda, Khaidarmansyah, mengatakan proses pemindahan siswa dilakukan yayasan dengan fasilitasi serta koordinasi bersama Dinas Pendidikan Provinsi Lampung. Langkah tersebut ditempuh agar para siswa tetap dapat melanjutkan pendidikan secara legal dan terdata dalam sistem pendidikan nasional.
“Biaya sekolah anak-anak yang telah dipindahkan ke SMA tujuan tetap menjadi tanggung jawab Pemkot Bandar Lampung. Upaya ini dilakukan agar mereka memperoleh Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) dan terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik),” ujar Khaidarmansyah, Kamis (4/6/2026).
Menurutnya, Yayasan Siger Prakarsa Bunda tetap berkomitmen melanjutkan upaya memperoleh izin operasional sekolah. Kehadiran SMA Siger diharapkan dapat menjadi solusi bagi siswa dari keluarga kurang mampu yang membutuhkan akses pendidikan jenjang SMA.
Khaidarmansyah menjelaskan, saat ini pihak yayasan telah memenuhi sebagian besar persyaratan administrasi yang ditetapkan. Namun, masih terdapat satu syarat utama yang belum terpenuhi, yakni kepemilikan aset tanah dan bangunan sekolah atas nama yayasan.
“Dari sekitar 30 persyaratan yang harus dipenuhi, kami hanya terkendala pada aset berupa tanah dan gedung sekolah yang harus atas nama yayasan. Insyaallah hal itu akan segera terwujud,” katanya.
Ia menegaskan, pendirian SMA Siger Prakarsa Bunda dilatarbelakangi semangat untuk memperluas pemerataan pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat. Program tersebut juga menjadi bagian dari upaya menghadirkan kesempatan belajar yang lebih setara bagi siswa yang terkendala faktor ekonomi.
Melalui dukungan Pemerintah Kota Bandar Lampung, program pendidikan gratis di tingkat SMA diharapkan mampu meningkatkan angka partisipasi sekolah sekaligus mengurangi kesenjangan akses pendidikan di masyarakat.
“Harapannya, tidak ada lagi anak yang kehilangan kesempatan bersekolah karena alasan biaya. Program ini menjadi langkah nyata untuk mewujudkan keadilan sosial di bidang pendidikan,” tutup Khaidarmansyah.(*)
