Bandar Lampung (Journalmedia.id) – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandarlampung menargetkan hasil Sensus Ekonomi (SE) 2026 menjadi acuan utama dalam menyusun berbagai kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran, mulai dari penanganan pengangguran, peningkatan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, hingga penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Walikota Bandar Lampung Eva Dwiana mengatakan kualitas data yang diperoleh melalui sensus akan menentukan efektivitas program pemerintah dalam menjawab kebutuhan masyarakat.
“Karena itu kami berharap Sensus Ekonomi 2026 menghasilkan data yang akurat sebagai dasar penyusunan berbagai kebijakan pembangunan, mulai dari penanganan pengangguran, pendidikan, kesehatan hingga pemberdayaan UMKM,” kata Eva Dwiana Saat Apel Pencanangan Sensus, Jumat (26/6/2026).
Menurut Eva, petugas sensus memiliki peran penting dalam memastikan seluruh data masyarakat dan pelaku usaha tercatat secara benar. Data tersebut nantinya akan memberikan gambaran riil mengenai kondisi ketenagakerjaan di Kota Bandar lampung.
“Dengan data yang akurat, pemerintah dapat mengetahui jumlah masyarakat yang sudah bekerja maupun yang masih membutuhkan pekerjaan, sehingga program yang disusun benar-benar sesuai kebutuhan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, data sensus juga akan menjadi dasar pemerintah dalam memberikan berbagai bentuk intervensi sosial. Masyarakat yang mengalami kendala ekonomi, termasuk kesulitan membiayai pendidikan anak, akan menjadi perhatian pemerintah melalui berbagai program bantuan yang tersedia.
Selain itu, warga yang belum memiliki pekerjaan akan diarahkan mengikuti pelatihan keterampilan agar memiliki kemampuan yang dibutuhkan dunia kerja.
Di sektor kesehatan, hasil pendataan juga diharapkan mampu memperkuat perencanaan layanan publik sehingga bantuan dan program kesehatan dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
Eva menambahkan, pengembangan UMKM menjadi salah satu fokus penting dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Menurutnya, data yang lengkap akan membantu pemerintah merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam mendukung pertumbuhan pelaku usaha.
“Selama ini pemerintah kota telah memberikan berbagai bentuk dukungan kepada UMKM, seperti pinjaman tanpa bunga dan bantuan permodalan. Ke depan kami ingin program-program tersebut semakin tepat sasaran berdasarkan data yang akurat,” katanya.
Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan sensus, Eva meminta seluruh camat, lurah, ketua RT, hingga organisasi perangkat daerah ikut berperan aktif mendampingi proses pendataan serta mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya sensus.
Ia menegaskan, partisipasi masyarakat menjadi kunci keberhasilan pendataan. Tanpa data yang lengkap, pemerintah akan kesulitan mengidentifikasi kebutuhan warga, baik terkait lapangan pekerjaan, bantuan pendidikan, layanan kesehatan, maupun program kesejahteraan lainnya.
“Karena itu kami mengajak seluruh masyarakat mendukung petugas sensus agar data yang dihasilkan benar-benar menggambarkan kondisi riil Kota Bandarlampung,” tutup Eva.
Untuk mendukung pelaksanaan sensus, BPS Kota Bandar Lampung menerjunkan sebanyak 697 petugas yang berasal dari berbagai latar belakang profesi dan merupakan warga Kota Bandar Lampung. Mereka akan melakukan pendataan terhadap 421.380 muatan keluarga dan pelaku usaha yang menjadi sasaran Sensus Ekonomi 2026.(*)
