Bandar Lampung (Journalmedia.id) – Walikota Bandar Lampung, Eva Dwiana, mengikuti Dialog Kota Tangguh yang menjadi bagian dari rangkaian Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) di Kota Medan, Rabu (1/7/2026).
Forum tersebut diikuti oleh 98 kepala daerah dari berbagai kota di Indonesia bersama perwakilan Kementerian Dalam Negeri dan Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan. Pertemuan itu menjadi wadah untuk membahas strategi bersama dalam memperkuat daya tahan daerah menghadapi berbagai tantangan pembangunan, terutama di sektor ekonomi.
Dalam dialog tersebut, peserta memusatkan pembahasan pada tiga aspek utama, yakni penguatan ketahanan fiskal guna meningkatkan kemandirian ekonomi daerah, pengembangan sistem mitigasi dan ketahanan bencana melalui kepemimpinan yang adaptif serta infrastruktur yang tangguh, serta peningkatan ketahanan pangan lewat optimalisasi potensi swasembada, tata kelola yang lebih baik, dan inovasi pasar di setiap daerah.
Eva Dwiana menilai, keikutsertaan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam forum nasional tersebut menjadi kesempatan penting untuk memperluas kerja sama antarpemerintah daerah sekaligus menyerap berbagai inovasi yang telah diterapkan di kota lain.
“Melalui Dialog Kota Tangguh ini, kami memperoleh banyak perspektif dan pengalaman dari berbagai daerah dalam membangun kota yang adaptif, tangguh, dan berkelanjutan,” ujar Eva Dwiana.
Menurutnya, tantangan yang dihadapi pemerintah daerah saat ini memiliki karakteristik yang hampir serupa. Karena itu, kolaborasi dan pertukaran pengalaman menjadi langkah penting dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Ia juga menegaskan bahwa Rakernas APEKSI bukan hanya menjadi ajang mempererat hubungan antarkepala daerah, tetapi juga forum strategis untuk berbagi solusi, mendorong inovasi pembangunan, serta meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.
Melalui forum tersebut, Pemerintah Kota Bandar Lampung berharap sinergi antardaerah semakin kuat sehingga mampu menghadirkan pelayanan publik yang lebih responsif, efektif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat, sekaligus mendukung pembangunan kota yang kolaboratif dan berkelanjutan.(*)
