Bandar Lampung (Journalmedia.id) – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mengajak seluruh elemen masyarakat menjadikan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sebagai momentum memperkuat pembangunan yang berdampak langsung bagi kesejahteraan rakyat.
Pesan tersebut disampaikan Mirza saat memimpin upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Lapangan Korpri, Kompleks Kantor Gubernur Lampung, Senin (17/8/2026).
Upacara yang mengusung tema “Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur” itu dihadiri Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela, jajaran kepala perangkat daerah, Forkopimda, organisasi masyarakat, pelajar, serta tokoh masyarakat.
Dalam amanatnya, Mirza mengatakan kemerdekaan tidak boleh berhenti sebagai seremoni tahunan maupun sekadar mengenang perjuangan para pahlawan. Menurutnya, esensi kemerdekaan harus diwujudkan melalui pembangunan yang manfaatnya dapat dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
“Delapan puluh satu tahun yang lalu, para pendiri bangsa mewariskan kepada kita sebuah negara yang merdeka. Hari ini, tugas kita bukan sekadar mengenang perjuangan itu, tetapi memastikan bahwa kemerdekaan benar-benar dirasakan oleh rakyat dalam kehidupan sehari-hari,” kata Mirza.
Ia menyebut kemerdekaan harus tercermin melalui berbagai aspek, mulai dari akses pendidikan dan kesehatan, ketersediaan lapangan kerja, penguatan ekonomi, ketahanan pangan, hingga pembangunan yang memberikan kesempatan secara adil kepada seluruh masyarakat.
Dorong Lampung Naik Kelas
Mirza menilai tema kemerdekaan tahun ini memiliki relevansi kuat dengan arah pembangunan Lampung. Kedaulatan, kata dia, harus dimaknai sebagai kemampuan daerah mengelola potensi dan sumber daya secara mandiri untuk kepentingan masyarakat.
Lampung, lanjutnya, memiliki modal besar untuk memperkuat perekonomian karena berada di posisi strategis sebagai pintu gerbang Pulau Sumatera. Potensi itu mencakup sektor pertanian, perkebunan, perikanan, pariwisata, perdagangan, industri, UMKM hingga ekonomi kreatif.
Namun, potensi tersebut dinilai tidak cukup hanya dimanfaatkan sebagai sumber bahan mentah. Pemerintah Provinsi Lampung akan terus mendorong hilirisasi agar komoditas daerah memiliki nilai tambah lebih besar sebelum dipasarkan ke luar daerah.
“Kita tidak ingin Lampung hanya menjadi daerah penghasil bahan mentah. Kita harus terus mendorong hilirisasi, sehingga hasil pertanian, perkebunan, perikanan dan berbagai komoditas unggulan Lampung dapat diolah di daerah, memiliki nilai tambah lebih tinggi, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Menurut Mirza, penguatan ekonomi juga harus dimulai dari desa. Petani, nelayan, pelaku UMKM, perajin, perempuan, hingga generasi muda yang mengembangkan usaha di daerah merupakan bagian penting dari kekuatan ekonomi Lampung.
Karena itu, desa didorong menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Koperasi, BUMDes, UMKM dan kelembagaan ekonomi masyarakat perlu diperkuat agar produksi masyarakat memiliki akses pasar yang lebih luas sekaligus meningkatkan posisi tawar petani dan nelayan.
“Kita ingin hasil bumi Lampung tidak hanya keluar dari daerah sebagai komoditas, tetapi terlebih dahulu memberikan nilai tambah, lapangan pekerjaan dan kesejahteraan di Lampung,” katanya.
Pembangunan Manusia Jadi Prioritas
Selain sektor ekonomi, Mirza menegaskan pembangunan manusia menjadi fondasi penting bagi masa depan Lampung. Pemerintah harus memastikan anak-anak mendapatkan gizi yang cukup, pendidikan berkualitas, penguasaan teknologi dan keterampilan yang sesuai dengan perkembangan zaman.
Ia juga menilai Program Makan Bergizi memiliki dampak yang lebih luas karena dapat sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat sekitar. Kebutuhan pangan dalam program tersebut dapat melibatkan petani, peternak, nelayan hingga pelaku UMKM lokal.
“Dengan demikian, pembangunan manusia dan pembangunan ekonomi harus berjalan bersama. Kita juga harus memastikan bahwa anak-anak dari keluarga kurang mampu tetap memiliki kesempatan yang sama untuk belajar dan meraih masa depan,” tuturnya.
Mirza menegaskan kondisi ekonomi keluarga tidak boleh menentukan masa depan seorang anak. Pemerintah, kata dia, harus memastikan kesempatan untuk berkembang dapat diakses seluruh anak Lampung.
“Ketidakmampuan tidak boleh menjadi warisan. Kesempatanlah yang harus kita wariskan. Tidak boleh ada anak Lampung yang kehilangan masa depan hanya karena keterbatasan ekonomi keluarganya,” tegasnya.
Ajak Semua Elemen Bergerak
Menutup amanatnya, Mirza menekankan pembangunan daerah membutuhkan kolaborasi seluruh pihak. Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan masyarakat, dunia usaha, akademisi, tokoh agama, tokoh adat, pemuda dan komunitas.
Ia mengajak seluruh masyarakat menjaga persatuan serta menghidupkan kembali semangat gotong royong untuk menjawab berbagai persoalan pembangunan.
“Jika para pahlawan dahulu berjuang merebut kemerdekaan, maka tugas kita hari ini adalah mengisi kemerdekaan dengan kerja nyata, keberanian mengambil keputusan, inovasi, dan prestasi yang menjadi solusi dari persoalan yang dihadapi masyarakat kita,” ujarnya.
Mirza berharap usia 81 tahun kemerdekaan menjadi energi baru bagi Lampung untuk bergerak lebih cepat dan menghadirkan pembangunan yang benar-benar dirasakan masyarakat.
“Dari Lampung, kita berkontribusi untuk Indonesia. Dari Lampung, kita melangkah bersama menuju Indonesia Emas 2045,” pungkasnya.
Dalam upacara tersebut, Letkol CPM Anjan Pama Setyawan, Dandenpom II/3 Lampung, bertindak sebagai komandan upacara.
Sementara itu, pengibaran Sang Merah Putih dilakukan putra-putri terbaik Lampung dari sejumlah sekolah di kabupaten/kota. Ni Kadek Amelia Putri dari SMAN 1 Pagar Dewa, Kabupaten Tulang Bawang, dipercaya sebagai pembawa baki.
Tiga pengibar bendera yakni Muhammad Siddiqy Awfa dari SMA Al-Kautsar Bandar Lampung, Mohammad Faizullah Annur dari SMK Negeri 3 Kotabumi, Lampung Utara, serta Muhyi Dermawan Agung dari SMA Negeri 3 Metro.
Rangkaian upacara juga diisi dengan penyerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya untuk masa pengabdian X, XX dan XXX tahun. Selain itu, turut dilakukan penyerahan remisi umum dan pengurangan masa pidana bersama Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.(*)
