Bandar Lampung (Journalmedia.id) – Pemerintah Provinsi Lampung mendorong penguatan hilirisasi komoditas unggulan, peningkatan produktivitas pertanian, dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) sebagai strategi memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah. Langkah ini diarahkan agar potensi sumber daya alam Lampung memberikan nilai tambah lebih besar bagi masyarakat, terutama petani dan pelaku usaha di perdesaan.
Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyampaikan hal tersebut saat menghadiri Diseminasi Laporan Perekonomian Provinsi (LPP) Lampung, Kajian Fiskal Regional (KFR), serta Kinerja Sektor Jasa Keuangan Provinsi Lampung Semester II 2026 di Ballroom Novotel Bandar Lampung, Selasa (13/10/2026).
Kegiatan bertema “Penguatan Ekosistem Hilirisasi Daerah untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan” tersebut menjadi momentum untuk membahas strategi pengembangan ekonomi daerah yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga pemerataan manfaat pembangunan.
Mirza menegaskan, pembangunan ekonomi perlu mengacu pada amanat Pasal 33 UUD 1945, yakni memastikan pengelolaan sumber daya dan aktivitas perekonomian memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.
“Pertumbuhan ekonomi tidak cukup hanya dilihat dari besarnya angka pertumbuhan. Yang juga penting adalah bagaimana hasil pembangunan tersebut dapat dirasakan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan mereka,” ujarnya.
Menurutnya, arah pembangunan tersebut sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat melalui Asta Cita yang menitikberatkan penguatan ekonomi dari tingkat bawah, termasuk melalui pengembangan ekonomi desa dan koperasi.
Ia menilai, keterhubungan antara proses produksi, pengolahan, dan pemasaran perlu diperkuat agar nilai ekonomi komoditas unggulan tidak hanya dinikmati pelaku usaha di perkotaan, tetapi juga memberikan keuntungan lebih besar kepada masyarakat di daerah penghasil.
“Kita memiliki desa-desa yang menghasilkan berbagai komoditas unggulan, tetapi hasil produksinya masih banyak dijual dalam bentuk bahan mentah. Akibatnya, nilai tambah lebih banyak dinikmati di tempat pengolahan dan pemasaran, sementara petani sebagai produsen belum memperoleh manfaat yang optimal,” kata Mirza.
Pertanian dan Hilirisasi Jadi Penopang Ekonomi
Lampung memiliki beragam komoditas unggulan yang berpotensi dikembangkan melalui industri pengolahan, di antaranya padi, jagung, ubi kayu, kopi, lada, nanas, dan pisang.
Potensi tersebut dinilai dapat menjadi modal untuk memperluas kegiatan industri berbasis sumber daya lokal sekaligus menciptakan peluang usaha dan lapangan kerja baru di perdesaan.
Berdasarkan data yang disampaikan dalam kegiatan tersebut, ekonomi Lampung pada triwulan II 2026 tumbuh sebesar 5,29 persen, menempatkan provinsi ini pada posisi kedua di Pulau Sumatera. Sektor pertanian masih menjadi salah satu penopang utama perekonomian daerah.
Untuk menjaga momentum pertumbuhan, Pemprov Lampung memprioritaskan peningkatan produktivitas pertanian, pengembangan sektor pariwisata, serta percepatan hilirisasi komoditas unggulan.
Mirza mengatakan, peningkatan produktivitas perlu berjalan beriringan dengan kondisi harga komoditas yang menguntungkan petani. Dengan demikian, kenaikan produksi diharapkan turut meningkatkan pendapatan masyarakat dan mendorong aktivitas ekonomi daerah.
“Untuk pertanian, tahun ini kita lebih fokus pada peningkatan produktivitas. Jadi, harganya bagus dan produktivitasnya juga tinggi, itu akan menjadi dorongan bagi pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.
Di sektor pariwisata, pemerintah daerah juga berupaya meningkatkan daya tarik destinasi agar wisatawan tidak sekadar berkunjung, tetapi juga tinggal lebih lama dan membelanjakan uangnya di Lampung.
Sementara itu, penguatan hilirisasi diarahkan untuk mendekatkan fasilitas pengolahan dengan lokasi produksi. Pendekatan ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada penjualan bahan mentah sekaligus memperbesar nilai tambah yang diperoleh masyarakat setempat.
Dorong UMKM Bangun Unit Pengolahan di Desa
Salah satu langkah yang didorong Pemprov Lampung ialah pemanfaatan alat dan mesin pertanian (alsintan), disertai pengembangan unit pengolahan berkapasitas kecil yang dapat dikelola pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Model pengolahan tersebut antara lain berupa penggilingan padi skala mini dan fasilitas pemanggangan kopi atau roaster mini yang ditempatkan di desa-desa penghasil komoditas.
“UMKM kita buat pabrik-pabrik mini, seperti penggilingan padi mini dan roaster kopi mini. Yang kecil-kecil, tetapi ada di desa-desa,” jelasnya.
Melalui skema tersebut, masyarakat diharapkan memiliki kesempatan untuk mengolah hasil panen menjadi produk setengah jadi maupun produk jadi sebelum dipasarkan. Dengan begitu, kegiatan ekonomi tidak berhenti pada proses budidaya, tetapi berlanjut ke pengolahan dan pemasaran yang menghasilkan nilai tambah.
Penguatan ekonomi desa juga dilaksanakan melalui program Desaku Maju. Dukungan dalam program ini mencakup penyediaan pupuk hayati cair (PHC), mesin bed dryer untuk pengeringan hasil pertanian, pelatihan vokasi bagi penduduk desa usia produktif, penguatan kelembagaan ekonomi melalui badan usaha milik desa (BUMDes) dan koperasi, serta dukungan pembangunan jalan desa.
Berbagai dukungan tersebut diarahkan untuk meningkatkan produktivitas, menjaga mutu hasil pertanian, memperkuat kapasitas kelembagaan ekonomi, dan memperlancar distribusi komoditas dari desa menuju pasar.
Pemprov Lampung juga mendorong keterkaitan program pengembangan ekonomi desa dengan program nasional, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Keterhubungan tersebut diharapkan membuka akses pasar yang lebih luas bagi produk masyarakat, memperpendek rantai perdagangan, serta meningkatkan perputaran ekonomi di tingkat desa.
Pengembangan SDM Jadi Kunci Hilirisasi
Selain infrastruktur dan investasi, Mirza menekankan bahwa ketersediaan tenaga kerja terampil merupakan faktor penting dalam pengembangan industri pengolahan di Lampung.
Menurutnya, hilirisasi tidak akan berjalan optimal apabila kebutuhan tenaga kerja belum diimbangi dengan keterampilan yang sesuai dengan perkembangan industri dan kebutuhan dunia usaha.
“Semua hilirisasi tidak akan berjalan tanpa adanya SDM yang terampil,” tegasnya.
Karena itu, peningkatan kapasitas SDM perlu menjadi bagian dari strategi pembangunan ekonomi daerah, termasuk melalui pelatihan vokasi yang dapat mempersiapkan masyarakat usia produktif untuk terlibat dalam kegiatan produksi, pengolahan, maupun pengembangan usaha.
Gubernur juga mengajak pemerintah pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dunia usaha dan industri, media, serta masyarakat memperkuat koordinasi dalam mengembangkan potensi ekonomi Lampung.
Kolaborasi lintas sektor tersebut dinilai penting untuk menyelaraskan kebijakan, memperluas kesempatan usaha, serta memastikan hasil pembangunan memberikan manfaat yang lebih merata.
“Mari kita bergerak bersama secara gotong royong dan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, media, dan seluruh masyarakat untuk memperkuat ekonomi Provinsi Lampung demi mewujudkan Indonesia Emas 2045,” pungkasnya.(*)
