Lampung Selatan (Journalmedia.id) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan mendorong pemanfaatan data akses keuangan sebagai landasan penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran. Langkah ini dilakukan melalui optimalisasi Dashboard Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) guna memperluas layanan keuangan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Komitmen tersebut ditunjukkan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Lampung Selatan, Aryan Saruhian, saat mengikuti peluncuran Dashboard IKAD secara virtual, Senin (19/10/2026). Kegiatan tersebut dipusatkan di Kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Jakarta.
Dashboard IKAD menjadi instrumen untuk melihat kondisi akses keuangan di daerah, memetakan kesenjangan antarwilayah, serta mengidentifikasi kebutuhan masyarakat berdasarkan potensi ekonomi setempat.
Informasi tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah daerah menetapkan prioritas pembangunan secara lebih terukur, termasuk merancang program yang mampu memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan produktif.
Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, menegaskan bahwa kebijakan pembangunan nasional harus berangkat dari kondisi nyata dan kebutuhan masyarakat di daerah.
“Semua hal yang terjadi di Indonesia, mulainya dari daerah. Perencanaan yang direncanakan di kantor ini pun pertama-tama harus bersumber dari daerah,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, menyoroti pentingnya memasukkan indikator IKAD ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah agar kebijakan yang disusun memiliki dasar data yang jelas.
Dalam pemaparan kegiatan tersebut, disebutkan sebanyak 38 provinsi telah mengintegrasikan indikator IKAD. Di tingkat kabupaten/kota, sebanyak 341 daerah juga telah mencantumkan indikator tersebut dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Bagi Lampung Selatan, pemanfaatan dashboard ini berpotensi memperkuat penentuan program prioritas, terutama yang berkaitan dengan perluasan akses keuangan, pengembangan usaha masyarakat, dan peningkatan kesempatan ekonomi di berbagai wilayah.
Implementasinya juga memerlukan kolaborasi lintas sektor, termasuk melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). Sinergi tersebut diarahkan untuk memperluas jangkauan layanan keuangan, mendorong digitalisasi transaksi, serta mendukung perkembangan usaha dan aktivitas ekonomi masyarakat.
Melalui pemanfaatan data yang terintegrasi dan koordinasi berkelanjutan, Pemkab Lampung Selatan diharapkan mampu menyusun kebijakan pembangunan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan warga.
Dengan demikian, perluasan akses keuangan tidak hanya menjadi bagian dari agenda pembangunan daerah, tetapi juga diharapkan dapat membuka peluang usaha, meningkatkan produktivitas, dan mendorong kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.(*)
