Lampung Selatan (Journalmedia.id) – Pemerintah Provinsi Lampung memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), terutama di kawasan Taman Nasional Way Kambas (TNWK), dengan meningkatkan kesiapan personel, peralatan pemadaman, serta koordinasi lintas instansi.
Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela meninjau kesiapan penanganan karhutla di Posko Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), Bandara Radin Inten II, Lampung Selatan, Minggu (18/10/2026). Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan dukungan operasional bagi tim gabungan berjalan sesuai kebutuhan di lapangan.
Saat ini, sebanyak 350 personel gabungan dikerahkan untuk menangani karhutla di kawasan TNWK, termasuk tambahan 200 personel dari unsur TNI. Dukungan peralatan turut diperkuat melalui bantuan 15 unit nozzle dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk mendukung pemadaman melalui jalur darat.
Penguatan pemadaman darat diperlukan karena kondisi vegetasi TNWK yang memiliki tajuk pepohonan rapat menjadi kendala dalam operasi water bombing atau pengeboman air dari udara. Kondisi tersebut membuat air sulit menjangkau permukaan lahan gambut secara optimal.
Karena itu, pemadaman dilakukan secara terpadu melalui jalur darat dan udara dengan mempertimbangkan karakteristik medan serta kondisi cuaca di kawasan terdampak.
Dalam peninjauan tersebut, Jihan meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Lampung mendata kesiapan personel dan peralatan penanganan karhutla di seluruh kabupaten/kota.
Pendataan tersebut diperlukan untuk mengetahui kapasitas penanganan bencana di setiap wilayah, sehingga pengerahan bantuan dapat dilakukan secara cepat dan proporsional sesuai tingkat kebutuhan.
Ia juga mengarahkan agar kemampuan penanganan karhutla dipetakan berdasarkan skala kebakaran, mulai dari kategori kecil, sedang, hingga besar. Dengan demikian, kebutuhan tenaga, peralatan, dan dukungan operasional dapat disesuaikan dengan tingkat ancaman serta kondisi masing-masing daerah.
Operasi Modifikasi Cuaca Catat Sembilan Penerbangan
Selain memperkuat pemadaman di darat, Pemprov Lampung juga mengoptimalkan upaya mitigasi melalui Operasi Modifikasi Cuaca (OMC).
Selama periode 11–18 Oktober 2026, OMC di Lampung mencatat sembilan sortie atau penerbangan dalam delapan hari pelaksanaan. Operasi tersebut menggunakan satu pesawat Cessna Caravan 208B EX yang berpangkalan di Bandara Radin Inten II.
Dalam pelaksanaannya, tim menggunakan 3.000 kilogram natrium klorida (NaCl) dan 4.800 kilogram dry ice sebagai bahan penyemaian awan.
Penyemaian NaCl pada 11–13 Oktober berhasil memicu hujan. Namun, arah pergerakan angin menyebabkan hujan turun di wilayah Kota Metro dan Kecamatan Natar, bukan di kawasan TNWK yang menjadi sasaran utama operasi.
Kondisi tersebut menjadi salah satu tantangan dalam upaya mendukung pemadaman karhutla melalui rekayasa cuaca. Oleh karena itu, evaluasi terhadap kondisi atmosfer dan pergerakan angin tetap diperlukan untuk mengoptimalkan pelaksanaan operasi berikutnya.
Titik Api Berkepercayaan Tinggi Turun Menjadi Nihil
Pemantauan titik api di sejumlah wilayah Lampung juga terus dilakukan sebagai bagian dari upaya mengendalikan penyebaran karhutla.
Berdasarkan hasil evaluasi, jumlah titik api dengan tingkat kepercayaan tinggi turun dari 11 titik menjadi nihil. Meski demikian, titik api dengan tingkat kepercayaan sedang masih terpantau sehingga pengawasan dan pemeriksaan langsung di lapangan tetap harus dilakukan.
Jihan juga meminta agar informasi mengenai titik api maupun polusi asap yang beredar di media sosial segera diverifikasi dengan kondisi terkini di lapangan.
Verifikasi diperlukan untuk memastikan informasi yang disampaikan kepada masyarakat benar dan aktual, sekaligus menghindari kesalahpahaman akibat beredarnya kembali foto atau kabar lama yang tidak menggambarkan situasi saat ini.
Melalui penguatan personel, penambahan peralatan, operasi modifikasi cuaca, dan pemantauan titik api, Pemprov Lampung terus mendorong penanganan karhutla secara terpadu. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pemadaman, mencegah meluasnya kebakaran, serta melindungi kawasan hutan dan masyarakat dari dampak asap maupun kerusakan lingkungan.(*)
