Lampung Timur (Journalmedia.id) – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mendampingi Raja Juli Antoni dalam kunjungan kerja ke Taman Nasional Way Kambas pada Kamis (26/3/2026). Agenda ini menjadi sinyal kuat bahwa penanganan konflik manusia dan satwa liar kini menjadi perhatian serius pemerintah pusat, sejalan dengan arahan langsung Prabowo Subianto.
Kunjungan tersebut turut dihadiri Pangdam II/Sriwijaya Kristomei Sianturi serta Kapolda Lampung Helfi Assegaf. Kehadiran lintas institusi ini memperlihatkan bahwa persoalan konflik gajah dengan manusia telah berkembang menjadi isu strategis berskala nasional, bukan sekadar persoalan daerah.
Salah satu agenda utama adalah peluncuran awal (soft launching) pembangunan pagar pembatas permanen sepanjang 138 kilometer. Proyek bernilai Rp850 miliar ini ditargetkan rampung dalam satu tahun dan diharapkan menjadi solusi jangka panjang terhadap konflik yang selama ini merugikan masyarakat sekitar kawasan.
Menteri Kehutanan menegaskan bahwa pembangunan pembatas tersebut merupakan mandat langsung Presiden. Ia menyebut langkah ini sebagai solusi permanen untuk mengurangi konflik antara manusia dan gajah, sekaligus menjaga keberlangsungan populasi gajah Sumatera yang diperkirakan tersisa sekitar 200 ekor di kawasan tersebut.
Di sisi lain, Gubernur Lampung menyambut baik percepatan realisasi program yang dinilai melampaui rencana awal pemerintah daerah. Ia menegaskan bahwa dari puluhan taman nasional di Indonesia, Way Kambas kini mendapat perhatian khusus.
Menurutnya, keberadaan taman nasional yang mencakup hampir sepertiga wilayah Lampung Timur membuat proyek ini memiliki dampak besar terhadap pembangunan daerah, baik dari sisi ekonomi maupun sosial.
Pembangunan pagar pembatas ini diharapkan membawa berbagai manfaat langsung bagi masyarakat, seperti melindungi lahan pertanian dari gangguan gajah liar, meningkatkan hasil panen, hingga menciptakan rasa aman bagi warga desa penyangga. Selain itu, proyek ini juga membuka peluang kerja baru serta mendorong pengembangan sektor pariwisata berbasis konservasi.
Bupati Lampung Timur, Ela Siti Nuryamah, menyebut proyek ini sebagai jawaban atas persoalan yang telah berlangsung puluhan tahun. Ia berharap ke depan masyarakat tidak lagi hanya menerima dampak negatif dari keberadaan kawasan konservasi, tetapi juga merasakan manfaat nyata.
Tak hanya fokus pada pembangunan fisik, Way Kambas juga ditetapkan sebagai proyek percontohan nasional dalam skema pembiayaan konservasi inovatif. Beberapa pendekatan yang akan diterapkan meliputi obligasi keanekaragaman hayati, perdagangan karbon di pasar internasional, serta penguatan ekowisata berbasis konservasi.
Menurut Menteri Kehutanan, skema ini membuka peluang keterlibatan sektor swasta dalam pendanaan konservasi, sehingga tidak sepenuhnya bergantung pada anggaran negara. Dana yang diperoleh nantinya akan dialokasikan kembali untuk pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat sekitar.
Pelaksanaan proyek ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, TNI/Polri, akademisi, hingga masyarakat lokal. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu menghasilkan solusi yang tidak hanya efektif secara teknis, tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang inklusif.
Gubernur Lampung menegaskan bahwa keberhasilan program ini akan menjadi tolok ukur nasional dalam pengelolaan taman nasional. Ia menargetkan Way Kambas dapat menjadi salah satu kawasan konservasi terbaik di Indonesia.
Dengan dukungan penuh dari berbagai pihak, pembangunan pembatas ini diharapkan menjadi langkah nyata dalam menyelesaikan konflik manusia dan gajah secara permanen, sekaligus membuka peluang peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan konservasi.(*)
