Bandar Lampung (Journalmedia.id) – Walikota Bandar Lampung, Eva Dwiana, menyampaikan kekecewaannya terhadap Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Mesuji–Sekampung terkait penanganan sungai yang dinilai belum optimal. Kondisi tersebut disebut menjadi salah satu faktor yang memicu terjadinya banjir di sejumlah wilayah Kota Bandar Lampung.
Pernyataan itu disampaikan Eva Dwiana saat menghadiri rapat koordinasi penanganan sungai yang dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, di Ruang Sakai Sambayan, Kantor Gubernur Lampung, Senin (9/3/2026).
Rapat tersebut juga dihadiri Anggota DPR RI Komisi V Mukhlis Basri, Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Lampung Lesty Putri Utami, perwakilan BBWS Mesuji–Sekampung, serta sejumlah instansi terkait seperti Bappeda, BPBD, dan PSDA.
Dalam rapat yang berlangsung cukup dinamis itu, Eva menegaskan bahwa pengelolaan sungai, kali, maupun jaringan irigasi bukan merupakan kewenangan pemerintah daerah. Menurutnya, kewenangan tersebut berada di bawah tanggung jawab BBWS.
“Yang namanya sungai, kali, dan irigasi di kota maupun kabupaten itu bukan kewenangan daerah, tapi kewenangan Balai,” tegasnya.
Ia mengungkapkan, dirinya telah beberapa kali mendatangi kantor BBWS untuk membahas persoalan tersebut. Namun hingga kini, penanganan sejumlah sungai yang dinilai berpotensi menyebabkan banjir masih belum maksimal.
“Saya sudah beberapa kali datang langsung ke Balai. Bahkan sebulan atau dua bulan lalu saya juga bertemu dengan Kepala Balainya,” ujar Eva.
Bahkan, Eva menyatakan Pemerintah Kota Bandar Lampung siap memberikan dukungan pembiayaan apabila diperlukan agar proses penanganan sungai dapat segera dilakukan.
“Saya pernah bilang, kami siap menyiapkan dananya, tapi tolong dibantu. Karena yang tahu kondisi sungai itu Balai,” katanya.
Selain itu, Eva juga menyinggung keberadaan permukiman warga di bantaran sungai yang menurutnya telah banyak ditertibkan oleh pemerintah kota.
Ia menilai persoalan banjir tidak seharusnya hanya diarahkan kepada Kota Bandar Lampung, karena sejumlah daerah lain di Provinsi Lampung juga menghadapi kondisi serupa.
“Kenapa cuma satu daerah yang disudutkan? Harusnya semua duduk bersama karena ini bukan hanya masalah satu daerah,” ujarnya.
Eva turut menyoroti minimnya kehadiran pihak BBWS di lapangan saat terjadi banjir. Ia mencontohkan kejadian di kawasan Rajabasa yang merupakan jalan nasional, di mana menurutnya pihak terkait belum memberikan solusi yang jelas saat dimintai penjelasan.
“Pernah malam-malam datang, tapi hanya duduk diam. Ketika saya tanya solusinya bagaimana, mereka bilang tidak bisa bicara apa-apa,” katanya.
Meski demikian, Eva menegaskan Pemerintah Kota Bandar Lampung tetap berupaya maksimal dalam menangani dampak banjir. Berbagai satuan tugas dari organisasi perangkat daerah dikerahkan untuk membantu masyarakat di lapangan.
“Kita punya satgas dari Lingkungan Hidup, Perhubungan, Satpol PP, BPBD, dan PU. Semua turun ke lapangan siang dan malam,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa banjir tidak sepenuhnya dapat disalahkan kepada pemerintah daerah, karena salah satu faktor pemicunya adalah curah hujan yang tinggi.
“Hujan itu dari Tuhan. Masa kita yang disalahkan karena hujan turun,” katanya.
Pemerintah Kota Bandar Lampung, lanjut Eva, tetap memberikan bantuan kepada warga terdampak banjir serta terus melakukan penanganan persoalan sampah yang kerap disebut menjadi salah satu penyebab tersumbatnya aliran air.
Eva berharap penanganan banjir di Provinsi Lampung dapat dilakukan secara bersama oleh seluruh pihak terkait agar permasalahan tersebut dapat diatasi tanpa saling menyalahkan.
“Kita harus sama-sama guyub. Kalau semua bekerja sama, insyaallah masalah banjir bisa diselesaikan bersama,” pungkasnya.(*)
