Bandar Lampung (Journalmedia.id) – Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kota Bandar Lampung memastikan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis solar bagi nelayan berjalan lancar dan seluruh kebutuhan yang telah memenuhi persyaratan administratif dapat terlayani dengan baik.
Kepala DKP Kota Bandar Lampung, Ricardo BNW, mengatakan hingga saat ini puluhan nelayan telah memperoleh rekomendasi resmi untuk mendapatkan solar bersubsidi melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN).
“Untuk solar SPBN bagi nelayan, sebenarnya seluruhnya sudah terlayani. Saat ini ada sekitar 79 sampai 80 nelayan yang telah menerima rekomendasi dari DKP,” kata Ricardo.
Ia menjelaskan, DKP memiliki tugas menerbitkan surat rekomendasi sebagai syarat utama bagi nelayan untuk membeli solar bersubsidi. Tanpa dokumen tersebut, nelayan tidak dapat melakukan pembelian di SPBN yang berada di kawasan Lempasing.
Menurut Ricardo, jumlah solar yang diterima masing-masing nelayan tidak sama. Besaran kuota ditentukan berdasarkan ukuran kapal atau Gross Tonnage (GT) yang dimiliki.
“Jumlah liter yang diterima berbeda-beda karena menyesuaikan GT kapal. Penetapan kuotanya merupakan kewenangan pihak Migas,” ujarnya.
Ricardo juga menjelaskan mekanisme pengajuan rekomendasi bagi nelayan. Proses diawali dengan penyerahan dokumen kapal, seperti pas kecil atau pas besar, kepada pihak Migas untuk dilakukan verifikasi.
Selanjutnya, data tersebut diteruskan ke pihak SPBN yang kemudian mengajukan permohonan rekomendasi kepada DKP Kota Bandar Lampung. Setelah rekomendasi diterbitkan, nelayan dapat melakukan pengisian BBM sesuai kuota yang telah ditetapkan.
“Pengambilan solar juga dilakukan sesuai perhitungan kebutuhan melaut. Pihak Migas dan SPBN akan menakar jumlah yang diberikan berdasarkan durasi dan kebutuhan operasional nelayan,” jelasnya.
DKP berharap mekanisme yang telah berjalan tersebut dapat memastikan distribusi solar bersubsidi tepat sasaran, sehingga mampu mendukung aktivitas dan produktivitas nelayan di Kota Bandar Lampung.(*)
